Jumat, 15 Oktober 2010

Dampak kenaikan harga BBM

                                                                        
                                                  Abstrak

           Untuk mengurangi beban subsidi, pemerintah secara periodik melakukan penyesuaian harga BBM agar mendekati harga keseimbangan. Pada 23 Mei 2008 pemerintah menaikkan harga BBM rata-rata 28, 75 %. Kenaikan harga BBM ini sedikit banyak berdampak terhadap sektor agroindustri yang merupakan salah satu sektor terpenting perekonomian Indonesia. Dampak kenaikan harga BBM terhadap sektor agroindustri dapat ditelusuri melalui tiga alur transmisi. Pertama, secara langsung melalui perubahan harga BBM yang digunakan pada usaha pertanian. Dalam hal ini termasuk penggunaan BBM pada alsintan seperti mesin penyemprot, traktor pengolah tanah, pompa air, mesin pembangkit tenaga listrik, dan alat perontok atau pemipil. Harga BBM berpengaruh langsung pada biaya usaha pertanian, dan selanjutnya terhadap produksi dan keuntungan usaha tani.

            Kedua, dampak tidak langsung melalui perubahan harga faktor produksi usaha tani, seperti harga pupuk, pestisida, dan bibit serta upah sewa alsintan dan tenaga kerja. Harga pupuk, pestisida, dan bibit serta alsintan karena biaya produksi dan distribusinya dipengaruhi oleh harga BBM baik langsung maupun tidak langsung. Ketiga, dampak tidak langsung melalui perubahan harga jual hasil pertanaian. Dampak terhadap harga jual hasil pertanian dapat dipilah menjadi dampak ongkos pemasaran dan dampak permintaan. Jika harga BBM meningkat maka harga ongkos pemasaran terutama ongkos transportasi dan pengolahan juga meningkat, selanjutnya akan menurunkan harga yang diterima petani.

Analisis Hubungan antara Dampak Kenaikan Harga BBM terhadap Sektor Agroindustri dengan Pancasila

            Kenaikan harga BBM merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan APBN yang banyak dihabiskan oleh subsidi. Naiknya harga minyak dunia memaksa pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap harga minyak di dalam negeri. Meskipun kenaikan berdampak positif dari sisi bertambahnya pendapatan negara dari penjualan minyak mentah, tetap saja belum sebanding dengan subsidi yang dikeluarkan pemerintah untuk menurunkan harga minyak dalam negeri. Walaupun harga BBM saat ini sudah diturunkan, namun akibat-akibat dari kenaikan harga BBM itu masih terasa sampai saat ini, terutama rakyat kecil karena harga-harga lain tidak serta merta ikut turun.

            Kalau kita analisis lebih dalam bahwa kenaikan harga BBM ini berhubungan dengan Pancasila yaitu sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Hal ini terbukti karena dampak dari kenaikan harga BBM dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia terutama rakyat kecil yang mayoritas adalah petani, dalam hal ini berimbas pada sektor agroindustri. Diantaranya berpengaruh langsung pada biaya usaha pertanian (penggunaan mesin-mesin berbahan bakar minyak), perubahan harga faktor-faktor produksi (harga pupuk, pestisida, benih, dan sebagainya), dan perubahan harga jual hasil pertanian.

            Dari cuplikan sebuah buku mengenai Pancasila dijelaskan beberapa pokok pikiran tentang sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Indonesia yaitu :

1. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat.

2. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing.

3. Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya.

            Yang dimaksud dinamis dalam pokok pikiran sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia diatas adalah dinamis dalam arti diupayakan lebih tinggi dan lebih baik. Hal ini berarti peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran seharusnya diupayakan untuk lebih baik. Point kedua adalah seluruh kekayaan alam tidak boleh dikuasai oleh sekelompok orang, tetapi untuk kesejahteraan semua orang dan kepentingan bersama menurut potensinya masing-masing. Termasuk juga minyak di Indonesia harus digunakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dan point ketiga menjelaskan bahwa dalam masyarakat ada orang yang berkedudukan lemah yang memiliki potensi dan berperan demi kesejahteraan negeri ini misalnya kaum petani, maka mereka perlu dilindungi agar dapat bekerja sesuai bidangnya tanpa merasa kesulitan dalam memaksimalkan kerjanya untuk memenuhi kebutuhan pangan Indonesia.

            Telah kita ketahui bersama bahwa sektor agroindustri mampu mempekerjakan angkatan kerja terbanyak (sekitar 44%) dibandingkan dengan sektor lain. Agroindustri juga telah menyediakan sebagian besar kebutuhan pangan seluruh rakyat. Agroindustri telah berhasil menopang perekonomian dan ketahanan pangan nasional. Walaupun peranannya begitu penting sampai saat ini, sektor agroindustri masih belum mampu memberikan pendapatan yang layak bagi para pelakunya. Ditambah lagi dengan adanya kenaikan harga BBM maka akan berdampak besar terhadap sektor agroindustri ini.

            Kenaikan BBM baik secara langsung maupun tidak langsung sama artinya dengan upaya pemerintah mengalihkan daya beli masyarakat kelas menengah ke atas ke kelas menengah ke bawah. Sementara daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah akan terpangkas sebesar 35 persen akibat efek ganda kenaikan harga BBM dan inflasi. Dengan adanya kenaikan harga BBM ini menimbulkan inflasi terhadap berbagai barang dan jasa termasuk yang dibutuhkan masyarakat miskin. Apabila pendapatan masyarakat tetap maka akan mengakibatkan daya beli masyarakat menjadi menurun atau melemah. 

            Menurut analisa BPS, dengan asumsi pendapatan masyarakat tetap (tidak meningkat), diperkirakan apabila kenaikan harga (inflasi) sekitar 10% akan menaikkan penduduk miskin sekitar 30%. Dengan kata lain besarnya pertambahan penduduk miskin tergantung seberapa besar dampak kenaikan BBM terhadap laju inflasi. Hal ini akan memberatkan para petani yang mayoritas merupakan golongan menengah ke bawah dalam hal pemenuhan pangan dan pemenuhan kebutuhan untuk alat-alat pertanian yang membutuhkan bahan bakar minyak.

            Ketidakadilan kembali dialami oleh para petani, karena kenaikan harga BBM telah mengakibatkan naiknya harga barang-barang lain. Tetapi naasnya dialami oleh petani karena harga beras tidak boleh naik. Alasannya beras hanyalah komponen dan transmitter, bukan penyebab inflasi sebagai produsen pangan murah dan pengendali inflasi, meski hakekatnya persoalan harga dan inflationary-nya perekonomian dipicu kenaikan harga BBM. Inilah yang membuat kaum petani semakin tertindas, sudah sepatutnya kita memberi penghargaan bagi mereka karena berkat kerja keras mereka kita dapat makan nasi bukan malah sebaliknya. Oleh karena itu sudah sepatutnya pemerintah memperhatikan nasib para petani dalam kenaikan harga BBM ini.
           Kenaikan harga BBM di satu sisi memang sebuah tantangan bagi masyarakat untuk semakin meningkatkan taraf hidupnya. Selain itu juga merupakan tantangan bagi pemerintah. Kenaikan harga minyak global juga memberikan tantangan baru bagi para pengambil kebijakan nasional. Upaya untuk terus menjaga stabilitas politik dan makroekonomi serta mengembangkan infrastruktur dalam negeri harus terus dilakukan. Selain itu, pemerintah juga harus lebih proaktif menfasilitasi pergerakan sumber daya antarsektor yang akan terjadi seiring dengan penyesuaian ekonomi domestik.

            Memang tidak sepenuhnya kebijakan yang telah diambil pemerintah dengan menaikkan harga BBM itu salah. Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM untuk menyelamatkan APBN sudah benar, pemerintah juga telah mengimbangi dengan adanya BLT untuk rakyat miskin. Tetapi untuk mengatasi dampaknya terhadap seluruh rakyat Indonesia terutama pada sektor agroidustri sebaiknya pemerintah perlu mengambil kebijakan-kebijakan guna mengatasi dampak kenaikan harga BBM tersebut. Sehingga akan tercipta Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

            Kebijakan-kebijakan yang perlu diambil antara lain adalah untuk mengkompensasi peningkatan biaya produksi usaha tani sebaiknya perlu ditempuh kebijakan non-harga untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha tani. Kebijakan non-harga ini dapat diselaraskan dengan kebijakan sektor riil pertanian, berupa peningkatan kapasitas produksi melalui ekstensifikasi, intensifikasi, dan rehabilitasi irigasi. Untuk peningkatan intensif bagi petani dapat ditempuh melalui kebijakan seperti subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi bunga modal, dan intensif non-harga seperti perbaikan infrastruktur dan bantuan alsintan pascapanen.

            Untuk menjamin efektivitas harga pembelian, pemerintah perlu melakukan pendampingan bagi petani untuk dapat menjual gabah dengan harga yang memadai, termasuk menghubungkannya dengan para pedagang. Untuk meningkatkan daya saing usaha tani perlu terus dilakukan upaya peningkatan efisiensi dengan menghemat biaya produksi. Komponen yang masih memungkinkan untuk dikurangi adalah biaya penggunaan pupuk dan tenaga kerja, termasuk meningkatkan intensitas mekanisasi.

           Pemerintah juga harus mengantisipasi dan menolong mereka yang terkena dampak di-PHK (pemutusan hubungan kerja) akibat perusahaannya bangkrut menanggung kerugian menyusul kenaikan harga BBM. Upaya penciptaan lapangan kerja juga harus terus dilanjutkan dan mencakup antara lain program pengembangan wirausaha, serta pengembangan agroindustri dan produksi pangan yang relatif padat-karya. Itulah diantaranya kebijakan-kebijakan yang sepatutnya diambil oleh pemerintah untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM khususnya di sektor agroindustri. Sehingga akan tercipta Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kebijakan-kebijakan tersebut juga tidak akan terwujud tanpa kerjasama dari semua pihak baik itu pemerintah maupun masyarakat.



http://masalimaruf.blogspot.com/2010/01/dampak-kenaikan-harga-bbm-terhadap.html

Tidak ada komentar:

Posting Komentar